Setelah bom atom meluluhlantakkan Hirosima dan Nagasaki, pangeran Hirohito bukanlah menanyakan berapa tentara yang terbunuh dan berapa jumlah kerusakan, tetapi hal pertama yang beliau tanyakan adalah berapa guru yang masih hidup. Pangeran Hirohito menyadari bahwa nasib bangsa Jepang selanjutnya berada pada kelangsungan pendidikan anak-anak harapan Jepang. Sejarahpun telah membuktikan, dengan keterbatasan sumber daya alam, Jepang mampu bangkit sejajar dengan negara-negara maju Eropa dan Amerika. 

Penuturan seorang guru sekolah dasar dari Jepang bersama istrinya (seorang guru TK di Tokyo) sangat kontradiktif dengan kenyataan di Bali khususnya dan di Indonesia umumnya. Di Jepang, kata guru itu, profesi guru adalah profesi yang sangat terhormat. Oleh karena itu gaji dan tunjangan hidup yang di berikan negara sangat layak, sehingga dia bisa menyekolahkan putrinya di Jerman dan putranya di Amerika dengan biaya pribadi dan sewaktu-waktu bisa mengunjunginya. Di Bali, seorang guru bujang "malu" menyebut dirinya guru saat berkenalan dengan seorang gadis. Banyak guru di sekolah bahkan mewanti-wanti murid-murid untuk tidak memilih profesi keguruan dan menganjurkan untuk memilih profesi dokter, insinyur,pegawai hotel atau profesi lainnya. Mengapa hal ini bisa sampai terjadi? Bagaimanakah nasib generasi kita kalau pendidikan semakin merintih dalam pesakitan? 

Bagaimanapun baiknya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan hebatnya kurikulum nasional, kalau para guru sebagai pelaksana lapangan tidak dapat melakukan tugas dengan baik maka akan sia-sia. Bagaimana seorang guru bisa mengajar dengan tenang, kalau untuk makan sebulan bersama anak istripun masih harus selalu ngutang. Akibatnya banyak guru yang membagi perhatian dan waktu mereka untuk kegiatan ekonomis lain seperti menjadi guide, peternak ayam, dan bahkan banyak yang ikut suatu bisnis multi level marketing. Jadilah percakapan antara para guru di suatu sekolah berkisar tentang berapa banyak pin yang sudah di dapat atau bagaimana harga telur saat ini. Permasalahan-permasalahan persekolahan dan pendidikan anak akan semakin jauh dari perbincangan keseharian mereka. 

Dilema guru lainnya adalah di satu sisi dia harus menyelesaikan tugas negara yaitu mengajar dan mendidik di sekolah, disisi lain sebagai orang Bali yang tinggal di desa pekraman, juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai anggota warga desa adat. Banyak guru yang harus tiap hari ngajag dari desa asal ke daerah lain tempat sekolahnya berada karena ada acara-acara adat. Bahkan terkadang mereka sulit memilih, harus mengajar hari itu di sekolah atau ikut acara pengabenan di banjar. 

Kalau memang kita konsekwen menyatakan bahwa desa pekraman sebagai pengejewantahan catur asrama dan catur warna, maka profesi guru mestinya ditempatkan sebagai warna brahmana dan ditugasi khusus menangani bramacari asrama anak-anak calon-calon suputra kita. Di era otonomi daerah, kinilah saat yang tepat untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat dengan mengembalikan tugas dan tanggung jawab pada swadharma masing-masing. Sudah saatnya kehidupan guru kita angkat ke permukaan dan kita perjuangkan untuk mendapatkan tempat terhormat penyelamat generasi. Tugas-tugas kemasyarakatan para guru perlu disesuaikan dengan beban berat yang sedang dipikul para guru. Hal ini harus disadari oleh semua pihak, termasuk lembaga adat dan pemerintah daerah. 

Para gurupun sudah saatnya untuk kembali bangga menjadi guru. Banyak hal yang sebenarnya dapat kita kerjakan sesuai profesi keguruan asal kita ingin, mau dan punya komitmen untuk memperbaiki diri. Sesuai tuntutan otonomi daerah, di mana departemen pendidikan nasional merupakan salah satu departemen yang di daerahkan, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan sendiri sistem pendidikan sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Beberapa peluangpun tercipta untuk para guru seperti misalnya membuat buku-buku pelajaran semua mata pelajaran yang disesuaikan dengan keadaan daerah, model-model dan alat peraga pendidikan yang dapat dikomersialkan dan banyak lagi yang lainnya. Ikut multi level marketing bagi para guru tidaklah salah, namun itu salah arah. 

Reformasi global di abad ke-21 di bidang pendidikan mengarah pada "pendidikan sebagai komoditi" seperti yang disampaikan oleh John W. Moore (2000). Konsekwensinya adalah para pekerja pendidikan termasuk guru harus mampu menjadikan pendidikan dan pengajaran sebagai suatu produk yang dapat bernilai ekonomis.Para guru dan pekerja pendidikan akan bersaing untuk menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik, karena pasar (anak didik dan orang tua) akan memilih sekolah atau guru yang memberikan pendidikan yang terbaik karena pendidikan yang baik akan menjamin mendapatkan pekerjaan yang baik.Untuk mendapatkan pekerja-pekerja yang terbaik maka industri akan memilih lulusan dari lembaga pendidikan yang terbaik pula. 

Konsekwensi lanjutnya adalah masyarakat dan industri akan berlomba-lomba mendirikan sekolah-sekolah yang bermutu. Biaya pendidikanpun akan dibebankan pada orang tua menjadi lebih besar dan guru profesional akan menjadi incaran sekolah-sekolah tersebut. Persaingan di dunia pendidikan akan seramai persaingan di dunia bisnis lainnya. Yang diperlukan sekarang adalah pengaturan sistem itu sehingga tidak terjadi pembodohan rakyat miskin karena masyarakat bawah akan tak mampu bersaing mendapatkan pendidikan yang terbaik. Di sinilah peran wakil rakyat dan pemerintah untuk membuat rambu-rambu agar setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Sistem yang dapat diterapkan adalah dengan mempajaki secara proporsional sekolah-sekolah paforit yang mapan itu dan pajaknya diarahkan langsung untuk mensubsidi sekolah-sekolah yang tergolong belum mapan. Untuk masyarakat yang mampu dan kaya tentu menginginkan sekolah anaknya di sekolah terbaik dengan siap membayar tinggi untuk itu. Subsidi yang diperoleh dari pajak sekolah ini digunakan untuk memberikan beasiswa untuk anak dari keluarga miskin dan membantu sekolah-sekolah yang tergolong biasa. Keterlibatan orang tua, masyarakat dan dunia industri (bisnis) dalam pendidikan akan makin meningkat. Profesi gurupun akan semakin diminati karena ternyata juga menjanjikan masa depan. Selanjutnya tamatan SMTA akan kembali meramaikan lembaga-lembaga pendidikan keguruan. 

Harapan penulis, pemerintahan Megawati dengan "the dream team" Kabinet Gotong Royong memenuhi janji-janji beliau saat kampanye Pemilu lalu untuk mengalokasikan dana abadi untuk pendidikan nasional segera diwujudkan atau paling tidak memperbesar anggaran dana pendidikan. Menjadi harapan kami para insan pendidikan agar Menteri Pendidikan Nasional yang baru memberikan perhatian yang lebih besar terhadap reformasi pendidikan di tanah air kita. 

"Ich bin, weil ich bin", demikian slogan masyarakat Jerman yang dapat dimaknai dalam hal ini adalah kalau mau memperbaiki kehidupan guru, maka guru sendiri harus mau memperbaiki diri. 

Akhirnya semoga lagu Himne Guru akan selalu merdu dinyanyikan dengan tanpa malu-malu. 
 

________________________________________________________________________ 
Penulis adalah Staf Edukatif Jurusan Pendidikan Kimia IKIP Singaraja yang  kini sedang program doktoral di TU-Berlin. 
 
 

.